Nuansarealitanews.com, Kotawaringin Timur (Kalteng) – Pemerintah Desa Pelantaran bersama unsur TNI-Polri, ketua RT, tokoh masyarakat, dan pihak terkait menggelar inspeksi mendadak (sidak) di SPBU 64.743.05 Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kamis (27/8/2026).
Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Desa Pelantaran, Ir. Sumantri, dengan didampingi Danposramil, Kapospol Desa Pelantaran, para ketua RT, serta warga setempat. Langkah ini diambil guna menindaklanjuti isu antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sempat mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kotawaringin Timur pada Rabu (26/8/2026).
Guna memastikan kondisi riil di lapangan, pemerintah desa beserta aparat keamanan mengecek langsung seluruh area pengisian BBM. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan adanya pelangsir yang membawa senjata tajam (sajam) maupun minuman keras (miras) seperti isu yang dikhawatirkan warga.
Kondisi antrean kendaraan di area SPBU juga terpantau tertib, normal, dan tidak terjadi penumpukan berlebihan.
Kepala Desa Pelantaran, Ir. Sumantri, menegaskan bahwa sidak ini bertujuan untuk menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat saat mengisi BBM.
“Hasil pengecekan bersama di lapangan tidak ditemukan adanya senjata tajam maupun minuman keras. Situasi SPBU juga dalam keadaan aman dan kondusif,” ungkap Sumantri.
Stok Aman dan Sesuai HET Pertamina
Dalam kesempatan tersebut, pihak pengelola SPBU 64.743.05 memastikan bahwa stok BBM saat ini dalam posisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan harian warga sekitar.
Penyaluran BBM juga dipastikan telah sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk kewajiban penggunaan QR Code yang disesuaikan dengan identitas kendaraan konsumen.
Selain itu, harga jual BBM di SPBU Pelantaran dipastikan tetap berpatokan pada harga eceran resmi yang ditetapkan oleh Pertamina.
Pemerintah Desa Pelantaran mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga ketertiban umum dan tidak ragu melaporkan kepada aparat jika menemukan potensi gangguan keamanan.
Langkah tanggap ini juga sejalan dengan arahan Pertamina dalam RDP DPRD Kotim sebelumnya, di mana pengelola SPBU diminta berkoordinasi langsung dengan aparat penegak hukum apabila menemukan oknum yang memicu keributan atau membawa senjata tajam di area SPBU.
(Umar k)
