Nuansarealitanews.com-Aceh Tamiang. Sidang Paripurna pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara KUA-PPAS yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang. Fraksi-fraksi DPR-K berkesempatan memberikan pandangan umumnya.
Di dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang Utama DPR-K. 11/08/2026 Yang dipimpin Wakil Ketua, Muhammad Nur, SE dan didampingi Ketua Fadlon,SH.
Menyikapi Dokumen KUA PPAS Pemkab Fraksi Partai Aceh melalui juru bicaranya Aisyah Suci Amelia, meminta penjelasan tentang strategi apa yang dilakukan Bupati Aceh Tamiang dalam melaksanakan pemulihan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan pascabencana banjir serta fraksi juga mempertanyakan target PAD yang dicapai oleh BUMD yang ada di Aceh Tamiang seperti PT. Rebong Permai Jaya, PT. Kwala Simpang Petroleum dan PT. Petro Tamiang Raya.
Sementara itu, M. Luthfi Hidayat dari Fraksi Partai Gerindra menekankan,bahwa dampak inflasi di daerah dengan kenaikan terbesar pada kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 25,06 persen dari angka inflasi per Januari mencapai 7,59% yoy. Hal ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, kenaikan biaya produksi pelaku usaha, harga pangan, biaya transportasi dan juga rentan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.
Oleh karena itu, Fraksi meminta kepada Pemkab. agar memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan memastikan program pengendalian inflasi masuk dalam prioritas anggaran Tahun 2027.
Ketergantungan dana transfer menjadi perhatian khusus dari Fraksi Partai Demokrat. Dalam pandangan umumnya yang disampaikan Dody Fahrizal, fraksi memandang target PAD pada tahun ke depannya masih sangat kecil sebesar Rp 97.817.832.600,-.
“Dengan keadaan ini, bagaimana kita bisa membangun daerah ?”, ungkap Dody.
Adapun Fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting untuk memerangi kemiskinan, dan perwujudan peningkatan ekonomi daerah diharapkan berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah seperti penyerapan tenaga kerja.
Selanjutnya dari pandangan Fraksi Partai Nasdem,M. Salman Alfarizi, meminta agar pemulihan menjadi salah satu prioritas utama. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya memperbaiki kerusakan, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana di masa-masa mendatang.
“Kami mendorong Pemerintah Kabupaten, memperkuat koordinasi dengan Pemprov dan Pemerintah Pusat agar rehabilitasi dan rekonstruksi tidak seluruhnya dibebankan pada APBK”, ujarnya.
Fraksi dari Partai Nasdem juga memberikan perhatian khusus terhadap proses seleksi calon direksi 3 (tiga) BUMD. Proses tersebut bukan sekedar agenda pengisian jabatan, tetapi harus mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.
Penyampaian pandangan umum terakhir oleh Hajarul Aswat. Fraksi Sekate Sepakat, menegaskan peran dan fungsi DPR-K sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan, namun juga sebagai representasi dari suara rakyat.
Oleh karena itu, setiap proses penyusunan KUA-PPAS harus dilandasi semangat saling keterbukaan dan kesamaan yang tujuan untuk memajukan Kabupaten Aceh Tamiang secara berkelanjutan. Tegasnya.
Setelah masing-masing juru bicara Fraksi selesai membacakan pandangan umum dan diserahkan kepada Pimpinan Rapat, Muhammad Nur. Selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Wakil Bupati Ismail, sebagai bahan dalam penyusunan jawaban pada rapat paripurna berikutnya. (AR)
