Nuansarealitanews.com-Aceh Tamiang. Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, MH, menegaskan komitmennya untuk memperkuat integritas serta perbaikan tata kelola pemerintahan di wilayahnya. Penegasan tersebut disampaikan menyusul masih rendahnya capaian indikator pencegahan korupsi di Kabupaten Aceh Tamiang.
“Hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025 yang masih berada pada Zona Merah dan Indeks Integritas Survei Penilaian Integritas (SPI) kategori rentan menjadi perhatian serius yang harus segera ditindaklanjuti,” ujar Armia Pahmi pada saat menghadiri rapat peningkatan integritas bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Setdakab Aceh Tamiang, Rabu 12/08/2026.
Armia Pahmi menyoroti sejumlah area krusial yang dinilai masih memerlukan pembenahan mendasar. Adapun sektor-sektor tersebut, meliputi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), proses penganggaran, hingga optimalisasi penerimaan daerah.
Guna merespons kondisi tersebut, ia menginstruksikan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) mengambil langkah konkret. Dan seluruh jajaran diminta berkomitmen menindaklanjuti rencana aksi hasil rekomendasi SPI 2025.
“Saya minta seluruh kepala SKPK berkomitmen melakukan pembenahan. Inspektorat dan APIP harus mengoptimalkan pengawasan. Jangan ada toleransi terhadap penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.
Selain fokus pada indikator teknis pencegahan korupsi, mantan Irwasda Poldasu tersebut memberi penekanan khusus, terhadap transparansi pengelolaan program pascabencana banjir.
Adapun penanganan tersebut mencakup perbaikan, infrastruktur, normalisasi sungai, pemulihan fasilitas pendidikan dan tempat ibadah, hingga penyaluran bantuan perbaikan rumah warga terdampak harus berjalan akuntabel. Ia menegaskan tidak boleh ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyaluran bantuan tersebut.
Selanjutnya Harun Hidayat Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) KPK menjelaskan, kehadiran tim merupakan bagian dari agenda evaluasi dan pemantauan pencegahan korupsi di daerah.
KPK senantiasa mendorong pemerintah daerah agar memahami peta risiko korupsi, serta memperkuat mitigasi di lapangan. Ujarnya.
Rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi itu,ditutup dengan kegiatan penyerahan buku panduan pencegahan korupsi secara simbolis,dari Satgas KPK kepada Bupati dan Ketua DPR-K Aceh Tamiang.
Pertemuan ini turut dihadiri Bupati dan Ketua DPR-K Fadlon,SH,Plt. Sekda Drs Syuibun Anwar para Asisten, Staf Ahli Bupati, serta seluruh Kepala SKPK di lingkungan Pemerintah kabupaten Aceh Tamiang. (AR)
